SOLO – Saat ini Indonesia tercatat memiliki 2.647 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dengan jumlah dosen sebesar 270 ribu orang dan mahasiswa sebanyak 4.273.000 orang.
“Kumpulan kaum intelektual dalam jumlah yang besar ini merupakan kekuatan yang dahsyat untuk melakukan perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam melakukan pendidikan politik serta mengawal pelaksanaan penyelengaraan pemilihan umum 2014,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik, saat Meeting Regional Forum Rektor Indonesia, di Universitas Sebelas Maret Surakarta, akhir pekan ini.
Menurut Husni, perguruan tinggi memiliki ladang pengabdian yang sangat luas. Wilayah politik dan demokrasi merupakan salah satu ladang pengabdian yang menunggu sentuhan tangan-tangan dingin perguruan tinggi. Sehingga kesadaran politik masyarakat terus meningkat.
“Kita masih ingat sejak 1999, perguruan tinggi membentuk jaringan pemantau pemilu secara massif di seluruh Indonesia untuk mencegah terjadi kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara,” ujar Ketua KPU RI itu.
Kegiatan pemantauan, menurut Husni, cukup efektif mencegah terjadi transaksi dan manipulasi suara di semua tingkatan penyelenggaraan pemilu.
Kegiatan pemantauan dari Forum Rektor Indonesia masih terus berlangsung dari pemilu ke pemilu. Bahkan pada Pemilu 2009 lalu, Forum Rektor masih terlibat melakukan pemantauan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
“Sebagai penjaga etika dan sistem nilai, peran-peran pengawasan dari perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk mengawal proses demokrasi tidak tercederai. Ke depan tanggung jawab perguruan tinggi dalam mengawal proses demokrasi makin berat,” ujarnya. (ade)